What's happening in PresUniv
The concept of intellectual property rights has long been popular in Indonesia. However, people's understanding of this matter is still considered low. To improve the insight into Intellectual Property Rights (IPR) among the academic community, President University Law Study Program with Dr. Mariana Molnar Gabor-Warokka, SH., MH., Lecturer in IPR courses as well as expert staff at the Directorate General of IP, held a guest lecture on IPR courses. This guest lecture was held through a webinar by presenting competent experts in the field of Intellectual Property, namely Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M, Director General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
At the beginning of his presentation, Dr. Freddy said that Intellectual Property Rights (IPR) are exclusive rights in the form of moral rights and economic rights over works of human thought, such as works of art, literature, and industrial designs. Furthermore, he describes the moral rights contained in IPR as a right attached to the creator of the work that cannot be removed for any reason. Meanwhile, economic rights are the rights of creators to obtain economic benefits from their creations.
According to Freddy, these two rights make intellectual property a very valuable asset, so IPRs need to acquire legal protection. He said, there are three ways to obtain protection for IPR, namely constitutional (registration), declarative (automatically since expressed/announced), and confidentiality (as long as the secret is kept). "Protection of patents, trademarks, and industrial designs are attained through registration, while copyrights are in a declarative way, and trade secrets are confidential," he said. Therefore, in the academic field such as research results, protection of IPR can be gained through the constitution or registration. Because, according to Freddy, all research is based on patents.
In this webinar, Dr. Freddy Harris firmly invites academic colleagues to protect their intellectual property rights. This can be done by registering the results of research, such as the final project (thesis), journals, or any other literary works to the Directorate General of Intellectual Property of the Republic of Indonesia.
Program Studi Hukum President University Undang Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Kuliah Tamu untuk Jelaskan HKI
Konsep Hak Kekayaan Intelektual sudah lama masuk dan populer di Indonesia. Namun, pemahaman masyarakat akan hal ini masih dinilai rendah. Dalam rangka meningkatkan wawasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan sivitas akademika, Program Studi Hukum President University bersama Dr. Mariana Molnar Gabor-Warokka, SH., MH., dosen pengampu mata kuliah HKI sekaligus staf ahli di Dirjen KI, menyelenggarakan kuliah tamu untuk mata kuliah HKI. Kuliah tamu ini diadakan melalui webinar dengan menghadirkan pakar yang kompeten di bidang Kekayaan Intelektual, yakni Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Di awal pemaparannya, Dr. Freddy menyampaikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi atas karya pemikiran manusia, seperti karya seni, sastra, dan desain industri. Lebih lanjut, Ia menjabarkan hak moral yang terkandung dalam HKI sebagai hak yang melekat pada pencipta karya yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Sedangkan, hak ekonomi adalah hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya.
Menurut Freddy, kedua hak ini menjadikan kekayaan intelektual sebagai aset yang sangat berharga, sehingga penting bagi HKI untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ia menyebutkan, ada tiga cara untuk memperoleh perlindungan atas HKI, yaitu konstitusi (pendafttaran), deklaratif (otomatis sejak diekspresikan/diumumkan), dan kerahasiaan (selama rahasia terjaga). “Perlindungan akan paten, merek, dan desain industrI didapat melalui pendaftaran, sedangkan hak cipta dengan cara deklaratif, dan rahasia dagang dengan kerahasiaan,” ujarnya. Maka dari itu, dalam bidang akademik seperti hasil riset atau penelitian, perlindungan atas HKI dapat diperoleh melalui jalur konstitusi atau pendaftaran. Sebab, menurut Freddy, semua riset itu adalah berbasis paten.
Di webinar ini, Dr. Freddy Harris secara tegas mengajak rekan akademika untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan hasil penelitiannya, seperti tugas akhir (skripsi), jurnal, ataupun karya tulis lainnya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.
