What's happening in PresUniv
The issue of United Kingdom’s membership in European Union (EU) or known as Brexit has direct and indirect impacts for Indonesia. Due to this issue, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia with International Relations Study Program of President University held Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) with theme “Brexit Implications on Republic of Indonesia and United Kingdom Bilateral”.
Placed at Auditorium President University Campus, this event held on Thursday, April 11, 2019 and attended by several lecturers and students. Dr. Siswo Pramono, Head of Policy Analysis and Development Agency, Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia presented the keynote speech. The speak persons for the panel discussion were Hendra Manurung, S.IP, MA from International Relations Study Program of President University; Boris Situmorang, Head of Bilateral Cooperation, Trade Research and Development Agency, Ministry of Trade Republic of Indonesia; and Dino Kusnadi, Director, Europe 1 Affairs at Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia. The moderator of panel discussion was Dr. Ben Perkasa Drajat, Head of Policy Analysis and Development Agency for America and Europe, Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia.
The session discussed about direct and indirect Brexit impacts for Indonesia. The direct impact is the one impacted bilateral relations between Indonesia and UK. On 2018, UK was Indonesia’s 4th biggest trading partner in Europe and the biggest European tourist contributor. With Brexit, it predicted that UK would be more active in looking for non EU economic partner. On the other hand, the indirect impact would depended on the global and regional economic response toward UK’s economic development during and after Brexit negotiation.
While UK finalizing its official exit from EU, Indonesia needs to monitor partnership forms and future agreements between UK and EU after the Brexit realization. Furthermore, through this discussion forum, The Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia expects some feedbacks and recommendations from involved parties of bilateral relations of Indonesia and UK.
Isu status keanggotaan Inggris di Uni Eropa (UE) yang dikenal dengan istilah Brexit memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi Indonesia. Menanggapi kenyataan tersebut, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan program studi Hubungan Internasional President University menyelenggarakan kegiatan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) dengan tema “Implikasi Brexit terhadap Hubungan Kerja Sama RI – Inggris”.
Bertempat di Auditorium Kampus A President University, acara yang diselenggarakan pada hari Kamis, 11 April 2019 lalu diikuti oleh dosen dan mahasiswa President University. Hadir memberikan sambutan, Dr. Siswo Pramono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan , Kementrian Luar Negeri. Forum diskusi dibawakan oleh tiga orang narasumber: Hendra Manurung, S.IP, MA dari Program Studi Hubungan Internasional President University; Boris Situmorang, Kepala Bidang Bilateral, Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan; dan Dino Kusnadi, Direktur Eropa I, Kementrian Luar Negeri. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Dr. Ben Perkasa Drajat, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Kementrian Luar Negeri.
Dalam diskusi tersebut, dibahas bahwa, Brexit berdampak langsung dan tidak langsung terhadap Indonesia. Dampak langsung adalah dampak yang berkaitan dengan hubungan bilateral RI – Inggris. Pada tahun 2018, Inggris merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke-4 di kawasan Eropa dan penyumbang wisatawan asal Eropa terbesar. Dengan adanya Brexit, Inggris diperkirakan akan semakin aktif dalam mencari mitra ekonomi di luar UE. Hal ini akan membuka peluang kerja sama baru atau mempererat kerja sama yang telah ada antara Indonesia – Inggris. Sementara dampak tidak langsung akan tergantung pada bagaimana respon ekonomi global dan kawasan terhadap perkembangan ekonomi Inggris selama proses negosiasi dan pasca Brexit.
Sementara Inggris menyelesaikan proses keluarnya dari UE secara resmi, Indonesia perlu terus memantau bentuk kemitraan dan berbagai kesepakatan yang akan dijalin Inggris dengan negara-negara anggota UE setelah realisasi Brexit. Lebih lanjut, melalui forum diskusi ini, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia ingin memperoleh masukan dan rekomendasi dari para pihak terkait hubungan bilateral Indonesia-Inggris.
